10:19 pm | Dipublikasikan: Kabar Muhammadiyah
Oleh: Zain Maulana, Ketua Bidang Hikmah DPP IMM
Sudah dapat diduga bahwa pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (1/9), akan sama seperti pidato-pidato sebelumnya yang terlalu diplomatis-melankolis. Pidato itu sangat tidak diharapkan rakyat Indonesia karena tidak memuat pernyataan-pernyataan tegas atau pesan-pesan mengancam kepada Pemerintahan Malaysia untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata Malaysia. Pidato itu sangat minim memuat langkah-langkah strategis yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut. Presiden hanya menyampaikan semacam berita dan urutan kejadian berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan bilateral kedua negara. Dalam pidato yang tidak tegas ini, dapat dipastikan bahwa tindakan politik luar negeri Pemerintah Indonesia juga akan mengambil jalan aman untuk menghindari ketegangan.
Melihat sikap ini, Presiden sebagai seorang kepala negara sekaligus pemerintahan sepertinya ingin tampil sebagai seorang yang rasional dalam mempertimbangkan untung dan rugi dalam penyelesaian konflik tersebut. Pilihan rasional itu menuntun Presiden tetap memilih jalan diplomasi lunak untuk menyelesaikan konflik di antara kedua negara.
Indonesia saat ini termasuk salah satu negara yang sangat menghindari peperangan dalam penyelesaian sengketa dengan negara lain. Dalam tatanan hubungan antarnegara, perang pada dasarnya merupakan salah satu bentuk cara sebuah negara dalam melakukan hubungannya dengan negara lain. Dalam politik internasional yang anarki, di mana negara satu-satunya entitas berdaulat yang memiliki kekuatan dan kehendak ini, maka perang sangat mungkin terjadi di antara negara mana pun di dunia.
Perang itu sendiri bukan sesuatu yang serta-merta harus dihina meskipun semua negara saat ini selalu berusaha untuk menghindarinya karena dampaknya yang sangat luar biasa bagi negara yang terlibat peperangan. Pilihan Indonesia menghindari perang setidaknya disebabkan oleh tiga alasan utama. Pertama, perang akan menelan biaya yang tidak sedikit. Di tengah kondisi sosial masyarakat yang masih sangat memprihatinkan, perang hampir mustahil dilakukan.
Kedua, dampak perang yang buruk bagi kehidupan bangsa dan negara membuat perang juga tidak akan menjadi pilihan Pemerintah Indonesia. Ketiga, sistem demokrasi di Indonesia membuat keputusan untuk berperang dengan negara lain menjadi lebih rumit. Keputusan berperang itu harus melalui proses politik yang panjang, di mana seorang presiden harus mendapatkan persetujuan DPR sebelum perang benar-benar dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa proses politik di Dewan pada umumnya akan berlangsung sangat lama dan rentan terjadi intrik-intrik politik dalam kasus ini.
Perimbangan kekuatan
Dengan alasan inilah perang sangat mustahil menjadi pilihan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah ini. Meskipun demikian, ada satu hal yang harus disadari oleh pemerintah, hubungan bilateral di antara kedua negara tidak selalu harus dibangun berdasarkan kerja sama dengan asumsi rasa saling percaya.
Dalam melihat politik antarbangsa, Pemerintah Indonesia seharusnya tidak terkurung dalam persepsi kerja sama bahwa negara lain pasti akan bersikap baik dalam melakukan hubungan antarnegara ataupun dalam menciptakan situasi politik yang damai. Di luar kerja sama, setiap negara, terutama yang berada dalam satu kawasan, boleh saja lebih mengedepankan model perimbangan kekuatan (balance of power) sebagai cara untuk mengatur hubungan di antara keduanya. Pada model ini, setiap negara bangsa akan selalu meningkatkan kekuatan militer, ekonomi, dan politiknya hingga kedua negara mencapai tingkat kekuatan yang relatif seimbang. Tujuannya bukan untuk konfrontasi, melainkan agar kedua negara saling menahan diri untuk tidak bersikap provokatif, apalagi melecehkan negara lain.
Konsep ini dapat menjadi model alternatif bagi Indonesia yang selalu dirugikan dan direndahkan oleh Pemerintah Malaysia. Model ini akan mencegah tindakan provokatif dan politik merendahkan oleh Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia. Sebab, jika kekuatan di antara dua negara berada pada posisi seimbang, Pemerintah Malaysia akan berpikir secara rasional dalam menghitung untung dan rugi atas tindakannya terhadap Indonesia.
Selain itu, model ini juga dapat memicu Pemerintah Indonesia menjadi lebih progresif untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, politik, dan militer, terutama di wilayah-wilayah perbatasan. Dengan demikian, meskipun diplomasi tetap penting bagi Indonesia, masih banyak jalan lain menuju kejayaan.
Sumber: http://www.imm.or.id/index.php/pimpinan-pusat/39-artikel/58-jalan-lain-menuju-kejayaan
Dipublikasikan Kabar Muhammadiyah
Pukul: 10:19 pm. Pada Kategori:
Opini
.
.
Silakan Berkomentar
