Ada Distorsi Cita-Cita

Tweet

JAKARTA-' Saat ini telah terjadi deviasi dan distorsi terhadap cita-cita nasional seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan politik juga karut-marut karena kepemimpinan nasional yang tidak transformatif dan lambannya alih kepemimpinan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin ketika bertemu Ketua MPR Taufiq Kiemas dan jajaran pimpinan MPR lainnya, Jumat (12/11) di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta.

Dalam pertemuan itu Din menyerahkan pemikiran dan keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah yang digelar 3-8 Juli 2010 di Yogyakarta. ”Kami menyampaikan ini sebagai refleksi tanggung jawab kebangsaan. Muhammadiyah tidak kenal lelah berkiprah untuk bangsa dan negara, bagaimanapun cuaca politiknya,” kata Din.

Din menegaskan, Muhammadiyah mendukung empat pilar kehidupan berbangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Islam juga mendorong demokrasi. Namun,

demokrasi yang tidak disertai etika, supremasi hukum, dan kepemimpinan yang kuat akan menimbulkan sejumlah masalah.

”Saat ini terjadi distorsi dan deviasi cita-cita nasional yang telah dirumuskan para pendiri bangsa. Ini disebabkan kita tidak mampu menerjemahkan cita-cita itu dan mengatasi globalisasi,” papar Din.

Untuk itu Muhammadiyah mendesak segera dikembalikannya kehidupan bangsa ke cita-cita nasional. Untuk itu, di bidang politik, konsolidasi demokrasi mendesak segera dilakukan. Caranya, antara lain, dengan penyederhanaan partai politik, penegasan sistem presidensial, serta penataan kembali hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

”Kita juga sudah waktunya mempersiapkan sistem suksesi kepemimpinan nasional agar alih kepemimpinan pada Pemilu 2014 dapat berlangsung demokratis, damai, adil, dan konstitusional. Kampanye pemilu harus dibatasi pada hal-hal yang bersifat publikasi dan pencitraan,” ujar Din.

Arah bangsa ke depan sebaiknya juga tidak hanya ditentukan oleh visi pribadi pemimpin, tetapi juga konsensus rakyat. ”Setelah tidak ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), kita seperti kehilangan arah,” tutur Din.

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari juga melihat kemungkinan adanya kerawanan jika arah Indonesia yang berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa hanya ditanggung oleh visi dan misi presiden. ”Konstitusi juga membuat presiden paling lama menjabat selama lima tahun. Apakah kelak juga ada kesinambungan visi jika presidennya berganti?” ujar Hajriyanto.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, MPR juga sedang mengkaji sejumlah hal, seperti perlu tidaknya GBHN dan sidang tahunan MPR untuk menyampaikan laporan perkembangan kehidupan bernegara. ”Saya berharap Muhammadiyah ikut mengkaji sejumlah hal itu,” ujarnya. (NWO) 

Sumber: Kompas.com

Dipublikasikan Kabar Muhammadiyah Pukul: 3:05 pm. Pada Kategori: Kabar, Peristiwa, Polhukam . . Silakan Berkomentar