YOGYAKARTA, Mungkin saja Agung Setiawan dan Lisnawati kelak tidak akan pernah melupakan setiap momen pernikahan mereka. Selain dilangsungkan di pengungsian, yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Dan hebatnya publik figur yang terlibat dalam pernikahan tersebut tak hanya Din. Turut jadi saksi, Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu, Camat Pakem Budiharjo, Camat Cangkringan Syamsul Bakri dan sejumlah anggota DPRD Sleman.

Upacara pernikahan dilangsungkan di lantai dua stadion Maguwoharjo, dihadiri oleh sanak saudara dari kedua mempelai. Seremoni berlangsung sederhana namun khidmat.

Mempelai pria, Agung mengatakan bahwa pernikahan tersebut terpaksa dilaksanakan di barak pengungsian karena rumah dan harta benda keluarga mempelai perempuan di Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman luluh lantak diterjang awan panas erupsi Gunung Merapi.

"Rumah saya juga masih diselimuti abu vulkanik," tandas pria berusia 22 tahun asal Jatimulyo, Kabupaten Magelang ini kepada wartawan, Rabu (17/11/2010) siang.

Agung sendiri bersikukuh untuk tetap melaksanakan rencana pernikahan yang telah ditentukan sebelumnya. Meski abu vulkanik menghadang, dia tidak mau menunda momen spesial dalam hidupnya tersebut, karena di adat jawa hari baik itu tidak boleh ditunda.

"Sebelumnya kami memang telah menentukan hari pernikahan yang bertepatan dengan Idul Adha ini. Kami tak mau menunda tanggal pernikahan yang sudah ditetapkan, karena tanggal dan bulan inilah yang menurut para orang tua kami yang paling baik, nggak bisa diubah, apapun kondisinya," tegasnya mantap.

Menurut dia, dirinya bersama keluarganya juga menyadari kondisi keluarga calon istrinya yang sedang dalam kesusahan karena bencana Merapi, sehingga tidak masalah pernikahan dilangsungkan di barak pengungsian.

"Setelah menikah ini istri akan saya bawa ke rumah saya di Magelang dan tinggal sementara di sana," katanya.

Din yang juga memberikan khutbah pada upacara pernikahan ini sempat menawarkan kepada mempelai untuk berbulan madu tiga hari di rumah pribadinya di Pogungharjo Sleman atau memilih salah satu hotel berbintang di Yogyakarta untuk bulan madu tiga hari.

Namun tak disangka, kedua mempelai itu menolak secara halus tawaran Ketua Umum Muhammadiyah itu.

"Terimakasih Pak. Pernikahan ini sudah jadi kado terbaik buat kami. Semuanya sedang susah, kami tak bisa tinggal di hotel atau rumah bapak," tolak Agung yang merupakan pekerja di perkayuan itu dengan sopan.(detiknews)

Oleh SUKRON ABDILAH

Kemiskinan yang terjadi di negeri kita banyak disebabkan persoalan struktural. Ketidakmampuan warga mendapatkan kelayakan hidup karena sistem kepolitikan negeri ini yang tidak prorakyat. Egoisme kepartaian, kelompok, dan diri sendiri menjadikan kesejahteraan hanya diperoleh segelintir orang. Mungkin, di negeri ini, realitas "si miskin makin miskin; dan si kaya makin kaya" terbukti. Oleh karena itu, pada Iduladha kali ini sejatinya kita menguburkan kepentingan-kepentingan egoistis karena berada pada wilayah kenegaraan yang majemuk dan plural.

Mementingkan "baju ideologis" dalam menelurkan kebijakan adalah pengkhianatan terhadap misi kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran agama. Disyariatkannya ibadah kurban bagi yang mampu merupakan pesan bahwa berbagi kesejahteraan tidak boleh dilandasi kepentingan personal dan kelompok. Dalam bahasa lain, ibadah kurban mesti menyadarkan kita atas pentingnya menebarkan kebaikan pada seluruh umat manusia. Peka, empati, dan simpati ketika menyaksikan kesetimpangan sosial dan bencana yang terjadi.

Pesan simbolis

Dalam buku hajinya, Ali Syari’ati (Mizan, 2009) mengetengahkan hal itu sebagai penguburan nafsu dari anasir "egoisme diri" dalam aktivitas kemanusiaan (hablu minannas). Ketika Ibrahim a.s diperintahkan menyembelih anak terkasihnya, Ismail a.s., menurut Syari’ati, sarat dengan pesan simbolis. Perintah itu sebetulnya menuntun Ibrahim a.s. untuk tidak terjebak pada nafsu egois kepangkatan, kehormatan, keduniawian, kemewahan, gelar, status sosial, dan nafsu lainnya. Bagi orang-orang aghniya, pejabat, pengusaha, ibadah ini sejatinya menyadarkan diri agar tidak silau dengan rezeki dari-Nya sehingga melupakan hubungan dengan sesama.

Apalagi realitas keindonesiaan masih dilingkupi persoalan dehumanitas berupa kemiskinan, pengangguran, kebebalan moral, dan KKN. Saatnyalah kita menangkap inti sari perintah berkurban untuk kemaslahatan negara-bangsa hingga "fakir miskin" tidak merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan. Kalau mereka dibiarkan tanpa perhatian transformatif, niscaya mereka akan apatis terhadap nilai-nilai kebajikan agama dalam hidupnya, sehingga terjadilah realitas yang dikhawatirkan Sayyidina Ali Ibn Abu Thalib Karamallahu Wajh, "Kekufuran mendekatkannya pada kekafiran (pengingkaran)".

Menurut M. Quraish Shihab (1998: 449), fakir miskin diambil dari dua kata, yaitu faqir dan miskin. Term faqir berasal dari faqr yang berarti tulang punggung dan faqir dapat diartikan beratnya beban yang dipikul mengakibatkan patahnya tulang punggung. Hal ini membuat faqir menjadi tidak berdaya, lumpuh, dan tak mampu bergerak. Sementara miskin berasal dari kata sakana yang berarti diam dan tak bergerak. Jadi, fakir miskin secara terminologi dapat diartikan sebagai orang yang tak memiliki kecukupan harta akibat dirinya enggan bergerak (malas) dan tidak dapat berusaha karena adanya penindasan manusia lain (struktural).

Karena di dalam kurban terdapat perintah membagikan sembelihan, ini artinya setiap kalangan mampu (pengusaha, pemerintah, dan LSM) memberdayakan warga miskin agar mereka dapat bergerak leluasa mencari kesejahteraan hidup. Dalam perspektif ilmu dakwah, hal itu dikategorikan sebagai dakwah bil amal atau dikategorikan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat (tadbir) dengan pendekatan keagamaan karena agama secara progresif memiliki daya dobrak ke dalam (sentrifental) dan daya dobrak ke luar (sentrifugal). Sederhananya, ajaran agama dapat memotivasi penganutnya untuk mengubah diri dari dalam diri (internal) seperti menumpurkan kemalasan serta melahirkan kesadaran (atas ketimpangan struktural).

Optimisme

Alquran sebagai kitab pegangan umat Islam – yang terkandung perintah kurban– sangat tidak menganjurkan untuk memegang ideologi pesimisme. Apatisme dan terjebak pada kesadaran semu sangat ditentang. Di dalam Alquran kita diajarkan untuk terus optimistis memandang hidup, termasuk dalam memperoleh kekayaan. Hal ini diinformasikan di dalam ayat-ayat qauliyah, bahwa setiap makhluk-Nya dianugerahi rezeki (Q.S. Hud [17]:6); hal itu merupakan kenikmatan tak terkira (Q.S. Ibrahim [14]:34); dan Allah memberikannya sebagai pemenuhan kecukupan hidup (Q.S. Ad-Dhuha [93]:8).

Dalam suatu hadis, Rasulullah saw. juga mengajarkan umatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekurangan, dan kehinaan, dan aku berlindung pula dari menganiaya dan dianiaya" (H.R. Ibn Majah dan Al-Hakim). Doa yang dianjurkan Nabi Muhammad Saw. ini mengindikasikan seorang Muslim untuk memiliki keberdayaan hidup sehingga dirinya tidak menjadi objek penindasan. Ketika dirinya memperoleh keberdayaan hidup tidak menjadi manusia yang rajin mengeksploitasi atau menganiaya orang lain dalam bentuk apa pun.

Ketika realitas kekinian menampakkan bencana yang merenggut keberdayaan warga, sejatinya kita memberdayakan kembali mereka. Mendoakan, membantu, dan memotivasi warga yang terkena bencana juga sebab termasuk pelaksanaan kurban dalam Islam. Kalau merujuk pada pengertian M. Quraish Shihab, fakir miskin diartikan sebagai seorang manusia yang tak berdaya; korban bencana juga adalah "fakir miskin" yang wajib merasakan persaudaraan pada Iduladha. Oleh karena itu, Iduladha sejatinya menempa setiap jiwa untuk melakukan pembebasan tiap insan dari belenggu penderitaan dan kemiskinan.

Di dalam kurban terkandung semangat menumpurkan nafsu egoisme yang membahayakan eksistensi manusia di muka bumi. Sekiranya individu, umat, masyarakat, atau bangsa mampu mengisi ruang dan waktu atas dasar kesadaran kurban, dia bakal memperoleh kebahagiaan autentik. Kebahagiaan membebaskan manusia lemah dari sejumput penderitaan; baik akibat kemiskinan, bencana, dan penindasan. Alquran menegaskan, "Mereka itulah yang akan menerima lembaran sejarah hidupnya dengan tangan kanannya." (Q.S. Al-Isra’ [17]: 71). Wallahualam.***

SUKRON ABDILAH, Aktivis Muda Muhammadiyah Jawa Barat. 

Sumber Tulisan: HU Pikiran Rakyat

BANDUNG, Dalam pentingnya menyoal perekonomian bangsa Indonesia dewasa ini, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muh) Kota Bandung bekerjasama dengan Bank Bukopin Cabang Kota Bandung dan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah menyelenggarakan seminar ekonomi. Seminar yang berlangsung Sabtu (21/11/09), bertempat di lantai tiga kampus STIE Muhammadiyah Kota Bandung, Jl. Karapitan.

Sementara yang bertindak sebagai pemateri adalah Kepala Bank Bukopin Cabang Kota Bandung, Suroso; Staf Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung, M. Murzid Hilmi Azis; dan Mahasiswa Pascasarjana UI Jakarta Program Ekonomi Keuangan Syariah, Iu Rusliana.

Acara yang dihadiri oleh kalangan pelajar, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Mahasiswa STIE Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan sebagian pengusaha menengah ke bawah ini berlangsung dalam durasi tiga jam. Di buka pukul 09.00 dan ditutup pukul 12.00. Dan, saat dibuka sesi tanya jawab, suasana diskusi begitu cair dan hangat.

Iu Rusliana, pembicara pertama dalam seminar itu mengemukakan betapa lebarnya peluang setiap orang untuk menjadi pengusaha. Sebab, katanya, Indonesia begitu kaya dengan potensi; baik dalam bentuk sunber daya alam (SDA) seperti tanah, air, dan bahkan pepohonan, maupun sumber daya manusia (SDM) yang begitu banyak. “Kalau orang memiliki naluri ekonomi tinggi, melihat sepetak tanah kosong saja sudah terbayang pundit-pundi uang di sana,” ujar pria yang juga sebagai dosen Fakultas Ushuluddin UIN Bandung ini. Masalahnya, lanjut Iu, semangat entrepreuneur masyarakat Indonesia masih lemah dan lebih tertarik menjadi PNS.

Sementara, M. Murzid Hilmi Azis menambahakan bahwa seorang entrepreuneur yang benar adalah yang memiliki kemampuan mengembangkan usahanya. “Setiap orang bisa memulai membuka perusahaan. Tapi, apakah semua bisa mengembangkan usahanya?” Kata M. Murzid Hilmi Azis. “Misalnya tukang baso. Dalam waktu satu tahun punya satu pikulan. Lima tahun punya satu pikulan. Sepuluh tahun masih punya satu pikulan. Lima Putuh tahun masih juga punya satu pikulan. Apakah ini yang disebut entrepreuneur?” Lanjutnya.

Menurut Murzid, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat kita akan menegerial usaha, seperti pembukuan penghasilan. Sehingga tidak mampu mengepaluasi penghasilan apalagi menyusun target peningkatan penghasilan. Bahkan, menurut Murzid, modal utama menjadi pengusaha itu bukanlah uang, melainkan kejujuran, keinginan, karakter atau mental, dan kreativitas-inovatif. Dengan kejujuran, setiap orang dapat mendapatkan modal dengan mudah, “contohnya adalah Rasulullah,” ujarnya.

Salah satunya, Murzid memberi bocoran, datanglah ke PT. Telkom, PT. Kereta Api, dan jangan sungkan-sungkan datang ke kantornya di KADIN. “Di sana mungkin bisa mendapatkan bantuan modal,” kata pria yang merintis usahanya sejak kuliah ini.

Ada pun Suroso, meski mendapat kesempatan paling akhir, sebagai Kepala Bank Bukopin menawarkan peluang besar kerjasama antara para entrepreuneur dengan pihaknya. Sebab, bank yang berdiri pada tahun 2005 ini memiliki program di bidang tersebut. Dan, dari kesimpulan seminar tersebut, bangsa Indonesia akan sejahtera bila 2% saja dari jumlah penduduknya menjadi entrepreuneur yang berkualitas. Sementara kali ini, Indonesia baru memiliki 0,02% entrepreuneur saja. (Oleh: Amin R Iskandar).

Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 12 tahun 2008, menghentakkan banyak kalangan. Bukan hanya penerbit, yang mengalami dampak langsung dari peraturan ini, para guru pun terkena imbasnya. Bukan hanya karena guru tidak bisa mendapat ‘rabat’ yang tinggi disertai komisi dari penerbit atas penjualan buku-buku teks pelajaran, tetapi guru pun terhambat dalam menyalurkan bakat dan kreatifitas menulis buku teks.

Sebagaimana diketahui, saat ini lebih dari 500 judul telah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian pendidikan nasional, untuk digandakan dan dijual secara luas dengan harga jual yang telah ditentukan. Anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari setiap APBD maupun APBN memungkinkan siswa mendapat buku secara gratis karena mendapat alokasi khusus (BOS Buku). Namun, di toko-toko buku pun, buku-buku ini dapat diperoleh dengan harga yang seragam. Keseragaman ini memungkinkan orangtua siswa untuk tidak terpaku pada satu penerbit saja. Sebab, apapun penerbitnya, isinya sama.

Di lain hal, guru saat ini dipacu daya kreatifitasnya dalam dunia tulis menulis. Bahkan, untuk sertifikasi, yang diidam-idamkan sebagian besar guru, karya tulis mendapat point yang cukup tinggi. Karya tulis di sini tidak dibatasi pada karya tulis buku teks pelajaran, tetapi apapun itu yang terpublikasikan di media massa atau penerbit. Tentunya, media lokal, regional dan nasional memiliki point tersendiri.

Buku-buku teks pelajaran memang telah ada dan beredar di masyarakat. Kalau pun ada guru yang menyusun buku sendiri dan menerbitkannya sendiri itu tidak menjadi masalah. Hanya, patokan harga jual yang tidak melebihi standard pemerintah dengan spesifikasi yang telah ditentukan menjadi penghambat. Namun, ada beberapa buku yang masih bisa diisi oleh guru, di antaranya, mata pelajaran yang memungkinkan guru untuk menulis dan diterbitkan oleh penerbit bebas adalah pelajaran muatan lokal (bahasa daerah). Bahasa daerah memungkinkan membutuhkan penulis karena beberapa hal. Pertama, masih sedikit penulis yang berminat menulisnya. Mungkin karena royalty yang sedikit karena keterbatasan pemasaran. Atau juga karena terhitung sulit juga menulis buku bahasa daerah. Terlebih tidak semua bahasa daerah tidak ada jurusannya di UPI atau STKIP. Kedua, penerbit yang mau menerbitkannya terhitung masih sedikit. Berbeda dengan mata pelajaran umum lainnya. Apalagi yang masuk dalam UN.

Kedua, buku-buku SMK. SMK memang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Bahkan target pemerintah beberapa tahun ke depan prosentase SMA dan SMK adalah 40%:60%. Sehingga, sedikit demi sedikit izin pendirian SMA akan dikurangi. Sebaliknya, pemerintah membuka seluas-luasnya bagi masyarakat umum untuk mendirikan SMK. Tujuan mulia dari memperbanyak SMK adalah agar generasi mendatang memiliki keahlian sejak dini. Sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Namun, kampanye masuk SMK ini tidak dibarengi dengan buku pelajaran yang mumpuni. Terlebih dengan jurusan-jurusan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan industry. Misalnya SMK informatika atau SMK Komunikasi. Untuk mata pelajaran umum memang telah banyak bukunya. Tetapi, mata pelajaran kekhususan masih sedikit. Karena memang buku-buku tersebut selain harus ditulis oleh orang yang ahli juga memahami kaidah dan psikologi buku pelajaran. Bisa saja alumni atau dosen jurusan Informatika ITB menulis buku pelajaran. Tetapi, itu mesti dibarengi dengan karakteristik buku teks pelajaran. Bagi guru yang kuliah di FKIP tentunya mengetahui hal tersebut karena ada mata kuliahnya. Sementara, yang di luar FKIP akan kesulitan. Di sinilah diperlukannya, sinergitas penulis buku pelajaran dengan penulis non FKIP.

Ketiga, buku-buku pengayaan. Sebagaimana diketahui, selain buku teks pelajaran, pemerintah pun menggalakkan buku-buku pengayaan. Buku-buku pengayaan ini merupakan buku pendukung dan bahan bacaan penjelas atas buku-buku teks pelajaran yang ada. Misalnya, di buku Fisika dibahas mengenai black hole. Penulis bisa menulis tentang black hole dengan lebih lengkap, baik dari sisi kejadian maupun keajaibannya. Atau misalnya, dalam biologi mengenai keterputusan proses penciptaan manusia dari hewan air berkaki empat ke hewan darat berkaki dua. Penulis bisa mengulasnya lebih lengkap dengan data dan temuan terbaru.

Buku pengayaan bisa ditulis berdasarkan atas kurikulum yang telah ditetapkan. Pemerintah, setiap tahun mengadakan sayembara penulisan buku pengayaan. Mengenai ini, pembaca bisa mengakses situs Depdiknas.

Menulis buku pelajaran

Berikut beberapa tips yang diperlukan bagi siapa saja yang akan menulis buku teks pelajaran.

1. Pahami dan kuasai terlebih dahulu kurikulum. Meskipun kurikulum hampir setiap tahun berubah. Namun, itu menjadi acuan utama, agar isi buku nantinya tidak melenceng jauh dari kurikulum.

2. Menulislah buku teks berdasarkan latarbelakang pendidikan kita. Bila Anda lulusan Pendidikan Biologi menulislah buku teks pelajaran Biologi. Demikian pula bila Anda lulusan pendidikan agama Islam, menulislah buku PAI. Secara tidak langsung itu akan memudahkan Anda dalam menulis.

3.Bila Anda kesulitan menulis sendiri, mintalah kolega guru yang mengajar pelajaran yang sama untuk menulis bersama. Ini dimungkinkan, karena buku pelajaran membenarkan hasil karya beberapa orang.

4.Kirimkanlah ke pusat perbukuan bila memang ingin mendapatkan penilaian dan dibeli hak ciptanya oleh pemerintah. Atau bila dikirimkan ke penerbit, kirimkanlah ke penerbit yang memang menerbitkan buku pelajaran.

5. Bila telah diterima oleh penerbit. Pantau dan senantiasa berkomunikasi dengan penerbit sejauh mana perkembangannya. Agar bila nantinya tidak diterbitkan maka dapat dipindahkan ke penerbit lainnya.

6. Selain naskah, hendaknya disertai dengan foto-foto yang mendukung. Buku teks pelajaran sekarang ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan ilustrasi berupa gambar (lukisan). Tetapi menggunakan foto. Dalam buku pelajaran olahraga, gerak dan contoh harus menggunakan foto. Demikian juga untuk menjelaskan mengenai tumbuhan.

7. Turutlah mengedit tulisan dengan editor penerbit. Karena ada juga penerbit yang tidak memiliki editor khusus buku pelajaran. Misalnya, nama-nama latin dalam pelajaran biologi misalnya, oriza sativa atau oriza satifa? Atau penulisan nama orang, apakah Archimides atau Archimedes?

8. Selain tulisan ada juga penanda atau lambang tertentu pada pelajaran tertentu. Misalnya tanda sigma, sinus, kubik, dll.

9. Apabila diperlukan, mintalah editor ahli dari pihak luar. Misalnya dari ahli bahasa untuk pelajaran bahasa, atau guru besar biologi, fisika, matematika, dll.

Oleh: Kelik Nursetiyo Widiyanto, disampaikan pada pendidikan dan pelatihan "Optimalisasi Daya Guna Teknologi Informasi dan Multimedia Bagi Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumber Daya Guru" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pustaka dan Informasi PW Muhammadiyah Jawa Barat, 7-9 Agustus 2009

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), utamanya internet, jangan dipahami sebagai ancaman bagi berlangsungnya syiar Islam (baca: dakwah). Internet dalam konteks dakwah Islam mesti dijadikan media menyampaikan nilai, norma, pengetahuan, dan terbentuknya wawasan islami. Oleh karena itu, sebagai penyampai ajaran Islam, seorang da’i mesti memahami, mengetahui dan menguasai TIK guna memuluskan prosesi dakwah. Dengan demikian, pengguna internet dapat memperoleh informasi yang positif guna membimbingnya ke jalan yang diridhai Allah Swt.

Menurut Suparlan Suhartono, dalam buku Filsafat Ilmu Pengetahuan (2005) konsekuensi kemajuan di bidang teknologi informasi global mengakibatkan sistem komunikasi bersifat praktis, individual, private, bahkan masuk ke benak kaum “melek internet” tanpa ada sensor nilai-nilai sosial-kultural dan sosial-religius. Alhasil, dengan watak teknologi yang memiliki produktivitas tinggi ini berpengaruh pada terbentuknya pola sikap sekuler-hedonistik.

Sikap demikian, menurut hemat penulis, terjadi karena tidak seimbangnya informasi yang memuat nilai keagamaan di dunia maya (cyberspace). Sehingga nilai kebajikan yang terkandung dalam ajaran Islam terhijab nilai-nilai kehidupan sekularistik. Maka, realitas dakwah kekinian tak boleh menafikan bentuk komunikasi virtual. Di mana, praktik komunikasi tidak hanya terpaku pada pengertian tatap muka secara fisik saja. Dengan kemajuan sisi teknologi informasi, keniscayaan bahwa dakwah harus mulai memasuki kehidupan masyarakat “melek internet” yang mempraktikkan komunikasi virtual.

Manfaat internet

Kehadiran internet dalam kehidupan manusia modern, dapat dimanfaatkan untuk mengubah “sikap hidup” dan “keterampilan untuk hidup”. Sebab, secara praktis, para pengguna internet (user) sedang “belajar melakukan”. Mereka juga sedang menambah pengetahuan dengan cara mencari informasi tanpa beranjak dari meja dan kursi (belajar tentang). Terakhir, dengan internet mereka sedang belajar mempraktikkan dan belajar tentang pelbagai teori, sehingga dapat dipastikan jika itu akan mengubah sikap dan keterampilan hidup pemakai internet.

Para pengguna internet tentunya akan bersikap hedonistik ketika secara kultural berselancar (surfing) tanpa ada pegangan nilai-nilai normatif, baik diambil dari etika normatif maupun yang diambil dari etika kreatif (metaetika). Penulis pikir, aktivis dakwah Islam perlu melakukan upaya pembentukan gerakan internet sehat di kalangan jamaahnya. Tujuannya agar tidak terjebak pada reifikasi (pemberhalaan) seksualitas demi mencari keuntungan ekonomis lewat bisnis yang menggerus umat manusia ke arah abjeksi moral.

Dengan jumlah pengguna internet sekitar 30 juta atau 15 persen dari 240 penduduk Indonesia, terdapat generasi Islam yang membutuhkan panduan nilai etika. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya” (QS Al-Jaasiyah: 23). Berarti, etika harus dimasukkan ke benak pengguna internet, yang punya peluang besar memanfaatkan internet sebagai media mengakses hal-hal pornografis. Tugas organisasi Islam di Indonesia adalah membuat pertahanan diri lewat penggodogan format etika bagi masyarakat “melek internet”. Kemajuan teknologi dan sains tidak lantas menjadikan umat Islam sebagai manusia biadab dan tak beradab.

Formulasi dakwah Islam

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi moral-etika sewajibnya memberikan panduan etis dalam menggunakan media internet. Maka model dakwah Islam mestinya diformulasikan secara tepat dengan memanfaatkan akses internet agar umat Islam dapat memeroleh informasi keislaman secara imbang.

Diharapkan bentuk dakwah virtual dapat memproteksi user agar memiliki pijakan moral dan nilai ketika berselancar (surfing). Sebab, akan berbahaya ketika internet didominasi laman website yang menghadirkan hal-hal pornografis, sehingga membuat pengguna muslim terkurung abjeksi moral dan kian degradatif.

Pelatihan internet oleh komunitas Santri Indigo, merupakan bentuk perlawanan atas nilai sekularistik di dunia maya. Kegiatan ini juga dapat berposisi sebagai upaya pembentukan etika literacy bagi pengguna internet dan harus mulai dilakukan organisasi Islam. Pihak ormas Islam pun pada posisi demikian, mesti tanggap terhadap arus globalisasi informasi yang sedemikian cepat meracuni pola pikir manusia modern. Sebab, merespon perkembangan atau kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah keniscayaan.

Dakwah Islam dalam konteks ini dapat berupa penyadaran kolektif lewat pelatihan internet sehat untuk setiap jamaah. Alhasil, ketika mereka mengakses internet di rumahnya, akan melakukan bimbingan pada anaknya agar memanfaatkannya secara sehat. Sebab, di era cyberspace, setiap bentuk seksualitas dapat dijadikan alat pemenuh kebutuhan ekonomi kaum kapitalis (libidonomics). Sehingga, setiap orang yang tidak memiliki landasan etika penggunaan internet akan terjebak pada logika konsumer pasif dunia “esek-esek”. Akibatnya, dapat meracuni pola sikap, tindakan dan pemikiran ke arah laku indivdualis-amoral-liberalis.

Pemblokiran situs porno merupakan langkah awal mencegah terdegradasinya moralitas generasi muda. Namun, akan lebih kokoh lagi jika ulama atau tokoh masyarakat memberikan arahan kepada mereka seputar nilai-nilai etis dalam menggunakan internet. Karena itulah, pendakwah yang melek internet sangat dibutuhkan sekarang ini. Kalau pendakwah menutup diri dari kemajuan teknologi informasi ini, layak mencamkan pepatah Ali Syari’ati, “….semakin tinggi perkembangan sains dan teknologi, maka semakin tinggi pula manusia menuju kebiadaban”. Wallahua’lam

Oleh: Zain Maulana, Ketua Bidang Hikmah DPP IMM
Sudah dapat diduga bahwa pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (1/9), akan sama seperti pidato-pidato sebelumnya yang terlalu diplomatis-melankolis. Pidato itu sangat tidak diharapkan rakyat Indonesia karena tidak memuat pernyataan-pernyataan tegas atau pesan-pesan mengancam kepada Pemerintahan Malaysia untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata Malaysia. Pidato itu sangat minim memuat langkah-langkah strategis yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut. Presiden hanya menyampaikan semacam berita dan urutan kejadian berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan bilateral kedua negara. Dalam pidato yang tidak tegas ini, dapat dipastikan bahwa tindakan politik luar negeri Pemerintah Indonesia juga akan mengambil jalan aman untuk menghindari ketegangan.

Melihat sikap ini, Presiden sebagai seorang kepala negara sekaligus pemerintahan sepertinya ingin tampil sebagai seorang yang rasional dalam mempertimbangkan untung dan rugi dalam penyelesaian konflik tersebut. Pilihan rasional itu menuntun Presiden tetap memilih jalan diplomasi lunak untuk menyelesaikan konflik di antara kedua negara.

Indonesia saat ini termasuk salah satu negara yang sangat menghindari peperangan dalam penyelesaian sengketa dengan negara lain. Dalam tatanan hubungan antarnegara, perang pada dasarnya merupakan salah satu bentuk cara sebuah negara dalam melakukan hubungannya dengan negara lain. Dalam politik internasional yang anarki, di mana negara satu-satunya entitas berdaulat yang memiliki kekuatan dan kehendak ini, maka perang sangat mungkin terjadi di antara negara mana pun di dunia.

Perang itu sendiri bukan sesuatu yang serta-merta harus dihina meskipun semua negara saat ini selalu berusaha untuk menghindarinya karena dampaknya yang sangat luar biasa bagi negara yang terlibat peperangan. Pilihan Indonesia menghindari perang setidaknya disebabkan oleh tiga alasan utama. Pertama, perang akan menelan biaya yang tidak sedikit. Di tengah kondisi sosial masyarakat yang masih sangat memprihatinkan, perang hampir mustahil dilakukan.

Kedua, dampak perang yang buruk bagi kehidupan bangsa dan negara membuat perang juga tidak akan menjadi pilihan Pemerintah Indonesia. Ketiga, sistem demokrasi di Indonesia membuat keputusan untuk berperang dengan negara lain menjadi lebih rumit. Keputusan berperang itu harus melalui proses politik yang panjang, di mana seorang presiden harus mendapatkan persetujuan DPR sebelum perang benar-benar dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa proses politik di Dewan pada umumnya akan berlangsung sangat lama dan rentan terjadi intrik-intrik politik dalam kasus ini.

Perimbangan kekuatan

Dengan alasan inilah perang sangat mustahil menjadi pilihan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah ini. Meskipun demikian, ada satu hal yang harus disadari oleh pemerintah, hubungan bilateral di antara kedua negara tidak selalu harus dibangun berdasarkan kerja sama dengan asumsi rasa saling percaya.

Dalam melihat politik antarbangsa, Pemerintah Indonesia seharusnya tidak terkurung dalam persepsi kerja sama bahwa negara lain pasti akan bersikap baik dalam melakukan hubungan antarnegara ataupun dalam menciptakan situasi politik yang damai. Di luar kerja sama, setiap negara, terutama yang berada dalam satu kawasan, boleh saja lebih mengedepankan model perimbangan kekuatan (balance of power) sebagai cara untuk mengatur hubungan di antara keduanya. Pada model ini, setiap negara bangsa akan selalu meningkatkan kekuatan militer, ekonomi, dan politiknya hingga kedua negara mencapai tingkat kekuatan yang relatif seimbang. Tujuannya bukan untuk konfrontasi, melainkan agar kedua negara saling menahan diri untuk tidak bersikap provokatif, apalagi melecehkan negara lain.

Konsep ini dapat menjadi model alternatif bagi Indonesia yang selalu dirugikan dan direndahkan oleh Pemerintah Malaysia. Model ini akan mencegah tindakan provokatif dan politik merendahkan oleh Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia. Sebab, jika kekuatan di antara dua negara berada pada posisi seimbang, Pemerintah Malaysia akan berpikir secara rasional dalam menghitung untung dan rugi atas tindakannya terhadap Indonesia.

Selain itu, model ini juga dapat memicu Pemerintah Indonesia menjadi lebih progresif untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, politik, dan militer, terutama di wilayah-wilayah perbatasan. Dengan demikian, meskipun diplomasi tetap penting bagi Indonesia, masih banyak jalan lain menuju kejayaan.

Sumber: http://www.imm.or.id/index.php/pimpinan-pusat/39-artikel/58-jalan-lain-menuju-kejayaan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak kepada Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting, Amal Usaha, anggota, simpatisan, dan masyarakat umum untuk mengerahkan/menggalang bantuan dana bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir bandang di Wasior Papua Barat, gempa dan tsunami di Mentawai Sumatera Barat, dan korban letusan gunung merapi di DIY dan Jawa Tengah, dan daerah-daerah lain.

Bantuan dana dapat disalurkan melalui rekening atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

Himbauan tersebut tertuang dalam surat edaran nomer 09/EDR/I.0/A/2010. Dalam rangka memudahkan memudahkan pendataan, maka kami mintakan kepada para donatur dan kalayak untuk dapat memberitahukan kepada PP Muhammadiyah, baik melalui telpon, fax atau email yang disertai dengan bukti transfer. (No fax PP Muhammadiyah (0274)553137 - No telp (0274)553132